Presiden Turki: Serangan Balasan Israel Terhadap Hamas di Gaza Sudah Melampau Batas Pembelaan Diri
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Kamis (26/10/2023) bahwa operasi militer Israel di Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan teror brutal Hamas pada 7 Oktober lalu telah menjadi “kekejaman.”
Serangan terhadap Gaza sudah lama tidak lagi sekedar pembelaan diri. Sekarang menjadi penindasan, kekejaman, pembantaian dan barbar,” katanya di Ankara, dikutip CNN.
Berapa banyak orang yang harus mati? Berapa banyak anak? Perhitungan apa yang cukup bagimu?,” lanjutnya.
Pernyataan terbaru Erdogan muncul sehari setelah mengatakan bahwa Hamas bukanlah organisasi teroris tetapi sebuah “kelompok pembebasan dan pejuang yang berjuang untuk melindungi tanah dan warganya.”
Presiden Turki juga mengkritik Komisi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena menganjurkan “jeda kemanusiaan” dan bukan gencatan senjata.
Para pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa bertemu di Brussels pada Kamis (26/10/2023) untuk membahas krisis yang sedang berlangsung. Menjelang KTT, Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell mengindikasikan bahwa blok tersebut akan mendorong jeda.
Para pemimpin Uni Eropa berdebat mengenai seruan “jeda” dalam perang Hamas-Israel sehingga bantuan dapat masuk di Brussel, Belgia.
Meskipun negara-negara anggota UE secara umum sepakat bahwa bantuan harus diizinkan masuk ke Gaza sesegera mungkin, namun ada keraguan di antara beberapa pihak untuk mendukung gencatan senjata karena khawatir hal itu akan membatasi kemampuan Israel untuk mempertahankan diri dari serangan teror.
Blok yang beranggotakan 27 negara tersebut telah lama terpecah menjadi anggota yang lebih pro-Palestina seperti Irlandia dan Spanyol, dan pendukung setia Israel termasuk Jerman dan Austria.
Apa yang kami inginkan adalah penghentian pembunuhan dan kekerasan sehingga bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, tempat warga Palestina yang tidak bersalah menderita, dan juga memungkinkan kami mengeluarkan warga negara Uni Eropa,” kata Perdana Menteri (PM) Irlandia Leo Varadkar, dikutip NDTV.